Bogor, 20 April 2026 – Habitat for Humanity Indonesia bersama Prudential Indonesia kembali melanjutkan Program Desa Maju Prudential (DMP) untuk tahun kedua. Keberlanjutan program ini menegaskan komitmen kedua pihak dalam mendorong peningkatan kualitas hunian, kesehatan, dan ketahanan masyarakat secara terpadu.

Pelaksanaan program tahun ini ditandai dengan keterlibatan 110 relawan Prudential Indonesia dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berlangsung di Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada 11 dan 18 April 2026 lalu. Para relawan terlibat langsung dalam pembangunan pondasi dan dinding rumah layak huni, pengelolaan sampah, pembuatan lubang biopori, hingga penyelenggaraan edukasi kesehatan (health talk) dan layanan pemeriksaan kesehatan (medical check up) bagi warga. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Kesehatan Dunia yang jatuh pada 7 April.

Pada tahun kedua implementasinya, program DMP menargetkan pembangunan 15 rumah layak huni baru serta 10 unit toilet rumah tangga. Selain itu, program ini juga mencakup renovasi dua sekolah, penanaman 60 bibit tanaman, serta berbagai pelatihan bagi masyarakat. Sebanyak 110 keluarga akan menerima pelatihan konstruksi dasar dan rumah sehat, pengelolaan sampah, serta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Program ini juga diperluas dengan pelatihan pendekatan partisipatif untuk kesadaran tempat tinggal yang aman (PASSA) bagi anggota Destana, serta pelatihan manajemen risiko bencana berbasis masyarakat (CBDRM).

Capaian ini melanjutkan hasil positif yang telah diraih pada tahun sebelumnya. Pada fase awal program, DMP berhasil membangun 12 rumah layak huni baru dan 11 toilet rumah tangga, serta merenovasi dua sekolah. Program juga mendorong ekspansi bank sampah mandiri beserta fasilitas pendukungnya, menanam 48 bibit tanaman, serta memberikan pelatihan konstruksi dasar dan rumah sehat kepada 100 keluarga. Selain itu, sebanyak 175 pengurus sampah dan perwakilan keluarga mendapatkan pelatihan pengelolaan sampah, serta 100 keluarga menerima pelatihan PHBS.

Baca juga: Revitalisasi Kampung Tanjung Kait: Sinergi Habitat for Humanity Indonesia, Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Prudential Pemenuhan Rumah Layak Huni

Maria Rosalinda, Chief Risk & Compliance Officer Prudential Indonesia, menyampaikan harapannya agar program ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Saya mewakili Prudential, berharap dengan adanya program Desa Maju Prudential ini dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesehatan keluarga baik melalui pembangunan rumah layak huni, sarana toilet, maupun melalui kegiatan layanan kesehatan yang diselenggarakan seperti hari ini,” ujarnya.

Apresiasi juga disampaikan oleh Kepala Desa Gunung Putri, Daman Huri, yang menilai program ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat. “Dengan adanya program ini, sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat Gunung Putri khususnya untuk penerima manfaat langsung program DMP. Saya mengapresiasi kolaborasi dan dukungan antara Prudential Indonesia dengan Habitat Indonesia yang telah terjalin selama tiga tahun ini, serta sejalan dengan program pemerintah yaitu Nol Rumah Tidak Layak Huni. Saya juga bersyukur karena program ini tidak hanya fokus pada pembangunan rumah, melainkan juga sektor kesehatan dan pendidikan,” ungkapnya.

Sepanjang tahun 2025, program Desa Maju Prudential telah menjangkau total 18.160 penerima manfaat di Desa Gunung Putri, yang terdiri dari 1.861 penerima manfaat langsung dan 16.299 penerima manfaat tidak langsung.

Ke depan, kolaborasi antara Habitat Indonesia dan Prudential Indonesia diharapkan terus memperluas dampak program melalui pendekatan yang terintegrasi, tidak hanya pada penyediaan hunian layak, tetapi juga peningkatan kualitas kesehatan, lingkungan, dan kapasitas masyarakat dalam membangun kehidupan yang lebih berkelanjutan.

Foto: HFHI/Astridinar Vania

Penulis: Kevin Herbian

(kh/av)

Tangerang, 16 April 2026 – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP), Wakil Gubernur Banten, dan Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, melakukan kunjungan kerja untuk meninjau hasil revitalisasi Kampung Nelayan Tanjung Kait oleh Habitat for Humanity Indonesia di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang pada hari Kamis (16/4). Kunjungan ini menandai keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam menciptakan model pemukiman pesisir yang inklusif dan tahan iklim.

“Kita sama-sama melihat kawasan pemukiman nelayan kini bertransformasi menjadi layak untuk ditinggali. Kita ingin memastikan kawasan ini tidak hanya nyaman untuk ditinggali, tetapi juga produktif. Bersama Habitat for Humanity Indonesia yang membangun dan perbaikan 110 rumah, kita lihat secara langsung masyarakat senang dapat tinggal di rumah yang nyaman. Saya sangat mengapresiasi tiap pihak, Kementerian KKP, Kementerian ATR-BP, Pemerintah Banten dan Kabupaten Tangerang, juga Koperasi Mitra Dhuafa yang berkolaborasi dalam revitalisasi desa nelayan ini. Harapannya kita bisa terus memperkuat masyarakat di sini dari waktu ke waktu,” ujar AHY.

“Harapan kami, semoga sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga nonpemerintah terkait penataan kawasan pesisir dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir yang tidak hanya membangun hunian yang layak tapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakatnya,” tambah Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid.

Baca juga: Habitat for Humanity Indonesia dan Pemkab Tangerang Resmikan Revitalisasi Tanjung Kait untuk Masyarakat Pesisir

Program revitalisasi Tanjung Kait, yang merupakan bagian dari kampanye global “Home Equals” oleh Habitat for Humanity Indonesia, telah berhasil mengubah kawasan informal yang rentan menjadi lingkungan hunian yang legal dan layak bagi 110 keluarga nelayan tradisional. Proyek ini membuktikan bahwa tantangan pemukiman di Indonesia dapat diatasi melalui pendekatan holistik yang berpusat pada masyarakat, mendinginkan kontrak sosial yang selama ini terabaikan akibat ketimpangan.

“Transformasi Tanjung Kait dari kumuh menjadi pemukiman legal bagi 110 keluarga nelayan dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang kompleks. Menggunakan metode partisipatif, warga terlibat aktif merancang hunian tahan iklim dan mitigasi bencana. Keberhasilan ini didukung manajemen kuat antara Habitat Indonesia, pemerintah, serta donor seperti Prudential, PT Lautan Luas, dan mitra industri lainnya untuk membangun ekosistem hunian berkeadilan,” terang Arwin Soelaksono, Program Director Habitat for Humanity Indonesia.

Revitalisasi Kampung Tanjung Kait didasarkan pada empat pilar utama yang bertujuan memulihkan martabat manusia dan keadilan sosial:

1. Kepastian Hak Atas Tanah (Tenure Security): Memutus siklus kerentanan dengan memfasilitasi akses kepemilikan tanah legal melalui skema pembiayaan inklusif bersama Koperasi KOMIDA.
2. Partisipasi Bermakna: Warga terlibat aktif sebagai arsitek masa depan mereka sendiri melalui metode PASSA (Participatory Approach for Safe Shelter and Settlements Awareness).
3. Adaptasi Perubahan Iklim: Pembangunan unit rumah yang dirancang dengan prinsip Build Back Safer (BBS) untuk menghadapi ancaman banjir rob dan angin ekstrem di wilayah pesisir.
4. Akses Layanan Dasar: Penyediaan infrastruktur terintegrasi mulai dari air bersih, sanitasi, hingga jaringan listrik dan drainase guna memulihkan martabat dan produktivitas warga.

Program yang dimulai sejak Juni 2023 ini telah melewati berbagai tahapan krusial, termasuk legalisasi lahan pada Oktober 2024 dan penyelesaian konstruksi pada Desember 2025. Kini, warga telah kembali ke hunian yang permanen dan sehat. Ke depan, Tanjung Kait diproyeksikan menjadi “Desa Wisata Nelayan Tradisional” untuk mendorong kemandirian ekonomi dan ekologi masyarakat.

Foto & Penulis: HFHI/Astridinar Vania

(as/kh)

Tangerang, 14 April 2026 – Habitat for Humanity Indonesia menyampaikan hasil Studi Nasional Implementasi Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) di Sektor Konstruksi sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja konstruksi di Indonesia, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sertifikasi. Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Tangerang pada Selasa, 14 April 2026, dan menjadi wadah berbagi pembelajaran serta mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Sektor konstruksi memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan, sekaligus menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar. Sayangnya, hanya sekitar 6% atau 1 dari 17 tukang di Indonesia yang telah tersertifikasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi faktor kunci untuk memastikan pembangunan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) pun menjadi instrumen krusial untuk memastikan tenaga kerja konstruksi memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional.

Studi nasional ini merupakan bagian dari rangkaian upaya Habitat for Humanity Indonesia dalam memperkuat ekosistem tenaga kerja konstruksi, yang telah dimulai sejak tahun 2023 melalui program pelatihan dan sertifikasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sepanjang 2023–2025, sebanyak 581 pekerja konstruksi di Kota dan Kabupaten Tangerang telah berhasil memperoleh sertifikasi nasional di berbagai bidang keterampilan.

Tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas, Habitat for Humanity Indonesia juga mendorong akses terhadap peluang kerja melalui penyelenggaraan Job Fair sektor konstruksi pada tahun 2025, yang mempertemukan tenaga kerja terlatih dengan berbagai perusahaan konstruksi nasional dan lokal. Upaya ini menegaskan pentingnya kesinambungan antara pelatihan, sertifikasi, dan penyerapan tenaga kerja dalam menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Melalui studi nasional ini, Habitat Indonesia mengidentifikasi tiga tantangan utama dalam implementasi SKK, yaitu keterbatasan akses informasi bagi pekerja informal, biaya sertifikasi yang masih menjadi hambatan, serta proses administrasi yang belum sepenuhnya ramah bagi pekerja di lapangan. Studi ini juga menyoroti peluang untuk memperkuat sistem sertifikasi di masa mendatang.

Baca juga: Mengukir Jalan Sukses Tukang Bangunan dan Kesempatan Bersaing di Dunia Kerja

Arwin Soelaksono selaku Program Director Habitat for Humanity Indonesia menyoroti pentingnya peran pekerja konstruksi dalam pembangunan serta tantangan dalam mengakses sertifikasi keterampilan. “Pekerja konstruksi memiliki peran penting dalam pembangunan, namun masih menghadapi tantangan dalam mengakses sertifikasi. Program yang telah Habitat Indonesia jalankan selama tiga tahun terakhir ini berupaya untuk mempersiapkan para pekerja konstruksi menjadi lebih terampil, terdidik, serta percaya diri dengan keterampilan yang mereka miliki. Melalui diseminasi ini, kami berharap semakin banyak tenaga kerja memiliki keterampilan terstandar dan akses terhadap peluang kerja yang lebih baik,” ujarnya.

Program yang telah berjalan sejak 2023 di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang ini menunjukkan hasil yang sangat signifikan, di mana 96% pekerja berhasil lulus sertifikasi. Pencapaian ini mengonfirmasi bahwa para pekerja pada dasarnya memiliki kapasitas dan kemampuan yang mumpuni. Hal ini membuktikan bahwa hambatan nyata yang selama ini dihadapi bukanlah kurangnya kompetensi individu, melainkan terbatasnya akses terhadap sistem sertifikasi itu sendiri.

Ir. Kimron Manik, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) turut menegaskan bahwa sektor konstruksi merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung kemajuan Indonesia. “Kegiatan pembangunan tidak terlepas dari sumber daya manusia di bidang konstruksi yang handal dan terampil. Kami mengapresiasi Habitat for Humanity Indonesia atas inisiatifnya dalam menyelenggarakan program pelatihan SKK serta melakukan studi lebih lanjut terkait implementasi SKK di sektor konstruksi. Kami berharap, hasil studi dan rekomendasi kebijakan ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat kolaborasi yang berkelanjutan,” jelasnya.

Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, pelaku industri, lembaga pelatihan, dan organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat sistem sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

Diseminasi hasil studi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Federal Jerman, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bappeda Kabupaten Tangerang, UPT BLK Dinas Ketenagakerjaan Tangerang, serta Dinas Bina Marga, bersama dengan perwakilan organisasi masyarakat sipil dan media.

Habitat for Humanity Indonesia berharap hasil studi ini dapat menjadi referensi strategis dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi, memperluas akses sertifikasi bagi masyarakat, serta mendukung pembangunan perumahan yang aman dan layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Penulis: Syefira Salsabilla

(av/kh)

Sragen, 14 April 2026 – Sejak dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, program pembangunan perumahan nasional kembali menjadi prioritas. Salah satu inisiatif utama yang terus digalakkan adalah Program 3 Juta Rumah, yang bertujuan mengurangi kesenjangan akses hunian layak di Indonesia.

Urgensi program ini tidak lepas dari kondisi defisit perumahan yang masih tinggi dan bersifat multidimensi. Berdasarkan data Susenas tahun 2024, diperkirakan lebih dari 9,9 juta keluarga terdampak backlog perumahan, kondisi di mana keluarga tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak, bahkan sering kali harus tinggal secara berdesakan bersama beberapa generasi dalam satu atap.

Di sisi lain, sekitar 26,9 juta rumah tangga tinggal di hunian yang tidak aman, tidak sehat, atau dibangun dengan kualitas yang buruk. Kelompok yang paling terdampak adalah keluarga berpenghasilan rendah pada desil 1 dan 2. Tercatat sebanyak 2,59 juta keluarga dari kelompok ini masuk dalam kategori backlog perumahan, sementara sekitar 9 juta lainnya tinggal di hunian yang sangat tidak layak.

Ketimpangan yang Masih Terjadi

Kerentanan juga semakin terlihat pada rumah tangga yang dikepalai perempuan. Dari total keluarga terdampak backlog, sekitar 340.000 rumah tangga atau 22% merupakan rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan. Selain itu, terdapat 2,986 juta rumah tangga perempuan yang tinggal di hunian di bawah standar kelayakan, menegaskan adanya dimensi ketimpangan yang perlu ditangani secara lebih inklusif.

Kondisi tersebut tercermin secara nyata di Kabupaten Sragen, salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di kawasan Solo Raya dan termasuk dalam delapan wilayah termiskin di Jawa Tengah. Dari total populasi 1.021.435 jiwa, sebanyak 110.650 orang atau sekitar 12,41% hidup di bawah garis kemiskinan.

Permasalahan perumahan di Sragen pun menunjukkan tantangan yang serupa. Data Pemerintah Kabupaten Sragen mencatat sebanyak 13.945 keluarga berada dalam kelompok desil pendapatan 1 dan 2 yang tinggal di hunian tidak layak. Di dalamnya termasuk 3.229 rumah tangga yang dikepalai perempuan dan 1.912 keluarga dengan anggota disabilitas. Selain itu, terdapat 2.151 keluarga dari kelompok ini yang masuk dalam kategori backlog perumahan.

Keterbatasan Skema yang Ada

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah daerah Sragen menginisiasi program “Desa Tuntas RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)” sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan hunian tidak layak. Program ini mengandalkan dua pendekatan utama.

Pertama, melalui keterlibatan pengembang perumahan untuk membangun rumah baru. Namun, pendekatan ini cenderung menyasar rumah tangga dengan pekerjaan formal dan kemampuan finansial yang lebih stabil, sehingga belum sepenuhnya menjangkau keluarga di desil 1 dan 2 yang bekerja di sektor informal.

Kedua, melalui dukungan pemerintah dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dalam skema ini, setiap rumah tangga menerima bantuan sebesar Rp20 juta, yang terdiri dari Rp17,5 juta untuk material dan Rp2,5 juta untuk upah tukang. Meskipun demikian, keterbatasan pendapatan membuat keluarga penerima masih kesulitan untuk menutup kekurangan biaya pembangunan.

Baca juga: Backlog Perumahan di Indonesia: Tantangan Besar dan Upaya Kolaboratif Mewujudkan Hunian Layak

Kolaborasi untuk Menutup Kesenjangan

Menjawab kesenjangan tersebut, Habitat for Humanity Indonesia menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sragen melalui skema pendanaan pendamping (match-funding). Program ini dirancang untuk melengkapi subsidi BSPS dengan tambahan dukungan dana dari para dermawan, sehingga dapat menjangkau keluarga yang paling rentan.

Melalui skema ini, subsidi pemerintah sebesar Rp20 juta dipadankan dengan tambahan Rp20 juta dari Habitat Indonesia. Dengan demikian, keluarga penerima tidak dibebani kontribusi finansial, melainkan berpartisipasi melalui kontribusi tenaga atau sweat equity dalam proses pembangunan rumah mereka.

Kekuatan utama program ini terletak pada partisipasi aktif keluarga penerima manfaat. Mereka terlibat langsung dalam proses perencanaan rumah dengan pendampingan dari pengawas konstruksi Habitat Indonesia dan fasilitator pemerintah setempat. Selain itu, keluarga juga berperan dalam pengelolaan material, pengawasan tenaga kerja, hingga memastikan hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan, termasuk aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas serta keamanan bagi rumah tangga yang dikepalai perempuan.

Tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, program ini juga mencakup pelatihan Building Back Safer (BBS) yang membekali keluarga dengan pengetahuan dan keterampilan konstruksi tahan bencana. Upaya ini diperkuat dengan kegiatan advokasi melalui lokakarya, kampanye, dan berbagai inisiatif lainnya untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu kemiskinan hunian serta pentingnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Program yang direncanakan berlangsung selama delapan bulan ini menargetkan 101 keluarga sebagai penerima manfaat utama melalui skema pendanaan kolaboratif. Selain itu, sebanyak 130 individu perwakilan keluarga akan mengikuti pelatihan BBS. Secara keseluruhan, program ini diharapkan memberikan manfaat langsung kepada 1.084 individu serta menjangkau 3.145 penerima manfaat tidak langsung.

Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, program ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam mengurangi backlog perumahan, sekaligus memastikan bahwa keluarga yang paling rentan tidak tertinggal dalam akses terhadap hunian yang layak.

Mohon dukungan dan doa dari #SahabatHabitat agar pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak nyata bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan.

Penulis: Kevin Herbian

(kh/av)

Yogyakarta, 31 Maret 2026 – Air adalah sumber kehidupan dan merupakan hak dasar setiap manusia. Namun, bagi sebagian masyarakat di Indonesia, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak masih menjadi tantangan yang nyata.

Sebagai bagian dari komitmen global terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-6 (SDG 6), akses terhadap air minum aman, sanitasi layak, dan praktik hidup bersih yang baik merupakan fondasi penting dalam menciptakan kehidupan yang sehat dan bermartabat. Tanpa itu, rumah tidak sepenuhnya menjadi tempat yang aman untuk tumbuh dan berkembang

Menjawab tantangan tersebut, Habitat for Humanity Indonesia melalui proyek “Strengthening Local Community Resilience in the Water and Sanitation Sector” telah melaksanakan program peningkatan akses air, sanitasi, dan hunian layak secara terpadu selama tiga tahun.

Program ini dilaksanakan secara bertahap di tiga wilayah, yakni Babakan Madang (Bogor) pada Maret 2023–Maret 2024, Wringinanom (Gresik) pada Maret 2024–Maret 2025, dan Nglipar (Gunung Kidul, Yogyakarta) pada Maret 2025–Maret 2026. Pendekatan bertahap ini memungkinkan adaptasi terhadap konteks lokal, sekaligus memperkuat kualitas implementasi melalui pembelajaran dari setiap fase.

Dari Infrastruktur hingga Perubahan Perilaku

Melalui pendekatan terpadu, program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada perubahan perilaku dan penguatan kapasitas masyarakat.

Sebanyak 75 rumah direnovasi dengan fokus pada peningkatan fasilitas air, sanitasi, dan kebersihan, termasuk pembangunan toilet higienis, penyediaan tangki air, serta perbaikan dapur dan ventilasi. Selain itu, 60 keluarga kini memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi pribadi yang lebih aman dan layak.

Di tingkat komunitas, lebih dari 2.250 keluarga atau lebih dari 10.000 jiwa kini mendapatkan akses air bersih melalui berbagai solusi yang disesuaikan dengan kondisi lokal, mulai dari pemanfaatan mata air hingga sistem distribusi air berbasis komunitas yang dikelola secara mandiri. Upaya ini turut diperkuat melalui renovasi 32 posyandu guna meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak.

Lebih dari sekadar pembangunan, program ini juga menekankan pentingnya perubahan perilaku sebagai kunci keberlanjutan. Sebanyak 135 keluarga mendapatkan edukasi mengenai perawatan rumah dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keseharian. Sementara itu, 2.250 masyarakat lainnya dibekali pengetahuan tentang praktik higiene, sanitasi, serta kesehatan keluarga, termasuk penggunaan air yang aman dan kebiasaan mencuci tangan.

Untuk memastikan keberlanjutan, sebanyak 90 anggota komite air lokal juga diperkuat kapasitasnya untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan fasilitas air di tingkat komunitas. Kesadaran publik juga diperluas melalui berbagai kegiatan kampanye yang menjangkau lebih dari 3.775 individu, termasuk melalui peringatan Hari Air Sedunia dan Hari Toilet Sedunia, serta berbagai aktivitas edukatif lainnya yang mendorong kepedulian terhadap air bersih dan sanitasi.

Baca juga: Harapan yang Mengepul dari Dapur Kecil Milik Ibu Sri

Pembelajaran Berbasis Data untuk Dampak Berkelanjutan

Sebagai bagian dari sistem Monitoring, Evaluation, Accountability, and Learning (MEAL), studi awal (baseline) telah dilakukan di setiap lokasi untuk memetakan kondisi awal terkait kualitas hunian, akses air dan sanitasi, perilaku WASH, serta kapasitas komunitas.

Setelah seluruh intervensi selesai, studi akhir (endline/impact study) dilakukan untuk mengukur sejauh mana proyek ini memberikan perubahan yang nyata dan terukur dalam kehidupan masyarakat.

Hasil studi ini tidak hanya menjadi laporan evaluasi, tetapi juga menjadi dasar pembelajaran yang lebih luas. Melalui kegiatan Learning Event, temuan berbasis bukti akan didiseminasikan untuk merefleksikan efektivitas pendekatan hunian terintegrasi dengan WASH, sekaligus mengeksplorasi potensi replikasi model ini dalam mendukung pencapaian SDG 6 dan peningkatan kualitas permukiman.

Mendorong Kolaborasi untuk Masa Depan yang Lebih Sehat

Sebagai penutup rangkaian program, Habitat for Humanity Indonesia menyelenggarakan Learning Event pada Selasa, 31 Maret 2026. Kegiatan ini turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, akademisi, serta perwakilan komunitas.

Melalui forum ini, para peserta bersama-sama merefleksikan capaian program, mengidentifikasi faktor keberhasilan dan tantangan, serta merumuskan rekomendasi strategis berbasis bukti untuk penguatan layanan WASH yang berkelanjutan.

Lebih dari itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor dan mendorong komitmen bersama dalam menghadirkan akses air bersih, sanitasi layak, dan hunian yang sehat bagi seluruh masyarakat.

Mengalirkan Harapan, Menguatkan Kehidupan

Selama tiga tahun pelaksanaan, program ini telah memberikan dampak bagi lebih dari 200.000 jiwa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, dampak yang dihadirkan tidak hanya terletak pada infrastruktur yang dibangun, melainkan pada perubahan kehidupan yang dirasakan oleh masyarakat.

Bersama pemerintah, mitra, dan komunitas, Habitat for Humanity Indonesia terus berupaya untuk memperkuat ketangguhan dan menghadirkan kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena setiap keluarga berhak untuk hidup dengan layak, sehat, dan bermartabat.

Foto: HFHI/Patrik Cahyo & Kevin Herbian

Penulis: Syefira Salsabilla

(av/kh)

Karawang, 9 Maret 2026 – Emang bisa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas? Jawabannya sangat bisa.

Melalui pelatihan yang digagas oleh Habitat for Humanity Indonesia bersama PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo), sebanyak 20 pelaku UMKM di Kabupaten Karawang kini memiliki wawasan baru tentang konsep GoGreen dan bisnis inklusif untuk menjawab tantangan pasar yang semakin peduli terhadap keberlanjutan.

Pelatihan ini juga menjadi bagian dari upaya keberlanjutan pemberdayaan keluarga penerima manfaat program rumah layak huni. Sejumlah pelaku UMKM yang terlibat merupakan keluarga yang menjalankan usaha rumahan yang tumbuh dari hunian yang lebih layak. Dari rumah yang aman dan sehat tersebut, mereka mulai merintis berbagai usaha kecil untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga.

Sebanyak 20 pelaku UMKM di Kabupaten Karawang mengikuti kegiatan ini, termasuk lima pelaku usaha penyandang disabilitas. Keterlibatan mereka menjadi bagian dari komitmen menghadirkan ruang pembelajaran yang inklusif, sehingga setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kapasitas dan memperluas peluang usaha.

Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari, terhitung sejak 25 hingga 27 Februari 2026, digelar di Aula Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang. Selama kegiatan, para peserta dibekali berbagai materi komprehensif yang dirancang untuk memperkuat daya saing usaha mereka di tengah perubahan tren pasar.

Materi yang diberikan mencakup pemahaman tentang konsep bisnis hijau (green business), cara mengidentifikasi peluang ramah lingkungan dalam usaha yang dijalankan, hingga menyusun perencanaan bisnis hijau melalui business model canvas sederhana. Peserta juga mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan ide menjadi desain kemasan ramah lingkungan, memahami prinsip desain berkelanjutan dan pemilihan material yang tepat, hingga mempersiapkan produksi kemasan hijau sebagai bagian dari strategi pemasaran yang bernilai tambah.

Pelatihan ini menghadirkan narasumber berpengalaman, yakni Dr. Agung Surya Dwianto, SE., MM., CHRP, Dr. Didin Hikmah Perkasa, SE., MM., dan Nur Endah Retno Wuryandari, S.Sos., MM., yang membagikan perspektif akademis sekaligus praktik bisnis yang relevan dengan kebutuhan UMKM saat ini.

Baca juga: Foto: Meningkatkan Kesehatan Komunitas melalui Pelatihan PHBS

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam menerapkan konsep GoGreen secara konkret dalam proses produksi dan pengemasan. Selain itu, program ini mendorong inovasi produk berbasis material ramah lingkungan serta memperluas akses pasar melalui penguatan branding dan peluang kolaborasi dengan sektor swasta.

Lebih jauh, inisiatif ini dirancang untuk membangun ekosistem bisnis hijau yang terintegrasi di Kabupaten Karawang. Pelaku UMKM diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada pelestarian sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat. Melalui penerapan prinsip produksi bersih, efisiensi energi, serta pengelolaan limbah yang lebih baik, UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saingnya di pasar.

Komitmen kolaborasi ini juga ditandai dengan penyerahan mockup secara simbolis oleh Head of TJSL Jasindo, Bapak Firman, kepada Kepala Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Karawang, Bapak H. Dindin Rachmadhy, S.Sos., M.M. Penyerahan ini menjadi simbol dukungan terhadap penguatan ekosistem UMKM yang lebih berkelanjutan dan inklusif di Karawang.

Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal merupakan langkah strategis dalam mendorong transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan baru, para pelaku UMKM Karawang kini semakin siap untuk naik kelas—bukan hanya dari sisi skala usaha, tetapi juga dari sisi dampak positif yang mereka berikan bagi lingkungan dan masyarakat.

Foto: HFHI/Edwin Manahan

Penulis: Kevin Herbian

(kh/av)

Tangerang, 13 Februari 2026 – Habitat for Humanity Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) secara resmi melaksanakan acara Serah Terima Program Revitalisasi Tanjung Kait yang berlangsung di Kampung Tanjung Kait, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, pada Jumat (13/2). Acara ini diresmikan langsung oleh Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia Handoko Ngadiman, Bupati Kabupaten Tangerang Drs. Moch. Maesyal Rasyid, M.Si., serta perwakilan dari Kementerian PKP.

Program Revitalisasi Kampung Tanjung Kait merupakan inisiatif kolaboratif multipihak yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir, khususnya keluarga nelayan berpenghasilan rendah, melalui penyediaan hunian layak, akses kepemilihan lahan, serta pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung kehidupan yang lebih sehat dan aman. Program ini menjangkau sekitar 110 keluarga yang sebelumnya tinggal dalam kondisi permukiman yang tidak layak, dengan keterbatasan akses terhadap air bersih, sanitasi, dan fasilitas dasar lainnya.

Melalui program ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan rumah layak huni yang dirancang lebih aman dan tahan terhadap risiko lingkungan pesisir, tetapi juga memperoleh kepastian hak atas tanah melalui skema pembiayaan yang difasilitasi bersama mitra, serta dukungan selama masa pembangunan. Pembangunan kawasan juga dilengkapi dengan infrastruktur pendukung seperti jalan lingkungan, drainase, jaringan air bersih, fasilitas umum, dan ruang komunal yang mendorong kehidupan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

Sejak dimulai pada 2021 melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan warga, pemerintah daerah, Koperasi Mitra Dhuafa (Komida), Selavip, PT. Lautan Luas Tbk, BMI Monier, PT Avia Avian Tbk, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, dan PT Prudential Life Assurance, revitalisasi ini menjadi simbol transformasi kawasan pesisir yang sebelumnya tergolong kumuh menjadi lingkungan permukiman yang tertata, aman, dan berkelanjutan. Program ini juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka.

Baca juga: Semangat Perempuan Tangguh di Balik Revitalisasi Kampung Tanjung Kait

Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia, Handoko Ngadiman, menyampaikan bahwa program ini merupakan kolaborasi yang berangkat dari kebutuhan masyarakat.

“Melihat keluarga-keluarga di Tanjung Kait kini memiliki rumah yang aman dan kepastian tempat tinggal adalah kebahagiaan tersendiri bagi kami. Kami berharap revitalisasi ini menjadi fondasi yang kuat bagi masyarakat Tanjung Kait untuk terus berkembang menata masa depan yang lebih baik. Dengan lingkungan yang lebih sehat dan akses infrastruktur yang lebih baik, kami percaya perubahan positif ini akan menghadirkan rasa aman dan martabat bagi setiap penerima bantuan rumah layak huni. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra yang secara aktif terlibat dalam revitalisasi ini,” ujar Handoko Ngadiman.

Bupati Kabupaten Tangerang, Drs. Moch. Maesyal Rasyid, M.Si., menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir, khususnya para nelayan yang menjadi bagian penting dalam perekonomian daerah. Revitalisasi ini sejalan dengan visi pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan inklusif, dengan menghadirkan lingkungan hunian yang sehat, aman, dan tertata.

Dengan selesainya pembangunan dan dilaksanakannya serah terima ini, masyarakat Kampung Tanjung Kait kini memiliki awal baru, lingkungan yang lebih layak huni, lebih aman, dan memberikan harapan baru bagi generasi mendatang. Revitalisasi ini juga diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi penataan kampung-kampung pesisir di berbagai daerah lainnya, sehingga semakin banyak keluarga yang dapat merasakan manfaat dari hunian yang layak, lingkungan yang sehat, dan kehidupan yang lebih sejahtera.

Foto & Penulis: HFHI/Syefira Salsabilla

(kh/av)

Tapanuli Tengah, 10 Februari 2026 – Habitat for Humanity Indonesia terus mendampingi keluarga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Memasuki fase pasca tanggap darurat, fokus kini beralih pada pemulihan lingkungan dan perbaikan hunian, agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih aman dan layak.

Pada 31 Januari 2026, tim Habitat Indonesia melanjutkan distribusi community shelter kit yang menjangkau 170 kepala keluarga di Kelurahan Tukka, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Bantuan ini difokuskan pada penyediaan kereta sorong untuk mempercepat pembersihan puing, mengangkut sisa material bencana, sekaligus mendukung semangat gotong royong warga dalam menata kembali lingkungan dan fasilitas publik skala kecil.

Penyaluran tersebut melengkapi bantuan yang telah diberikan sebelumnya. Hingga akhir Januari 2026, total 676 keluarga di empat kecamatan di Kota Sibolga dan satu kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah telah menerima dukungan berupa family shelter kit maupun community shelter kit.

Menurut Handoko Ngadiman, National Director Habitat for Humanity Indonesia, distribusi ini menjadi langkah awal dari komitmen jangka panjang Habitat Indonesia di Sumatera Utara. Melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, proses pemulihan dirancang berjalan seiring dengan upaya mitigasi risiko bencana. “Fokus kami bukan hanya membangun kembali rumah, tetapi juga memperkuat ketangguhan komunitas agar lebih siap menghadapi bencana di masa depan,” ujarnya.

Baca juga: Habitat for Humanity Indonesia Salurkan Bantuan Shelter Kit dan Aneka Alat Pembersihan Puing di Sumatera Utara

Sejak 10 Desember 2025, tim Habitat Indonesia secara konsisten melakukan rapid assessment yang dilanjutkan dengan in-depth assessment untuk memetakan kebutuhan para penyintas, khususnya rumah dengan kerusakan ringan hingga sedang. Hasil kajian ini menjadi dasar pelaksanaan program perbaikan dan retrofitting bagi 500 rumah dalam dua tahun ke depan guna meningkatkan keamanan struktur hunian.

Ke depan, Habitat Indonesia juga merencanakan pembangunan kembali rumah bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat kerusakan berat. Upaya ini sekaligus mendorong pemberdayaan perempuan, dengan melibatkan para ibu sebagai penggerak utama dalam proses perbaikan dan pembangunan rumah, sehingga mereka memiliki peran penting dalam membangun kembali kehidupan keluarga dan komunitasnya.

Seluruh langkah ini dapat terwujud berkat dukungan para dermawan, mitra, dan berbagai pihak yang terus bergandeng tangan bersama Habitat for Humanity Indonesia. Habitat Indonesia masih membuka kesempatan bagi #SahabatHabitat yang ingin ikut ambil bagian dalam upaya pemulihan pascabencana di Sibolga dan sekitarnya. Dukungan Anda akan membantu lebih banyak keluarga mendapatkan rumah yang aman, layak, dan tangguh.

Salurkan bantuan melalui: kitabisa.com/campaign/bangunharapansibolga

Foto: HFHI/Budi Ariyanto

Penulis: Kevin Herbian

(kh/av)

Sibolga, 21 Januari 2026 – Habitat for Humanity Indonesia bergerak cepat dalam fase pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara pada akhir 2025. Melalui dukungan para donatur, Habitat Indonesia menyalurkan bantuan berupa 200 paket Shelter Kits & Rubble Removal dari total target 1000 paket untuk keluarga terdampak di wilayah Sibolga, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Aksi kemanusiaan ini terwujud berkat dukungan dana dari para donatur.

Momentum distribusi bantuan ini juga diperkuat dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Habitat for Humanity Indonesia dengan Kota Sibolga yang diwakili oleh Akhmad Syukri Nazry Penarik, S.Pd., M.H., selaku Walikota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, yang diwakili oleh Masinton Pasaribu, S.H., selaku Bupati Tapanuli Tengah. Kerja sama resmi ini dilakukan untuk mensinergikan data penerima manfaat serta memastikan bahwa proses pemulihan fisik rumah warga berjalan selaras dengan rencana tata ruang dan mitigasi bencana pemerintah daerah. Dengan dukungan legalitas ini, Habitat Indonesia mendapatkan akses lebih luas dalam mengoordinasikan bantuan teknis dan logistik di lapangan.

Distribusi bantuan dipimpin langsung oleh Handoko Ngadiman, National Director Habitat for Humanity Indonesia, dan Arwin Soelaksono, Program Director Habitat for Humanity Indonesia guna memastikan perlengkapan diterima langsung oleh keluarga yang membutuhkan untuk memulai perbaikan hunian secara mandiri.

Dukungan Aneka Alat Bantu Perbaikan Rumah dan Pembersihan Puing

Berdasarkan kebutuhan di lapangan, paket yang dibagikan mencakup perlengkapan teknis untuk perbaikan rumah dan pembersihan sisa material banjir (rubble removal). Setiap keluarga menerima:

• Material Pelindung: 2 lembar terpal ukuran 4×6 meter dan 15 lembar karung kapasitas 50 kg.
• Perangkat Pertukangan: Palu/martil sedang, gergaji kayu, linggis, sekop, cangkul lengkap dengan gagang, serta 2 kg paku (ukuran 7 cm dan 10 cm).
• Alat Keamanan Kerja: 3 rol tali tambang, 1 lusin sarung tangan, serta masing-masing 2 buah helm proyek, sepatu boot, dan kacamata safety untuk menjamin keselamatan warga saat bekerja.

Selain bantuan per keluarga, Habitat juga menyediakan Community Shelter Kit yang mencakup peralatan bersama seperti kereta sorong (wheelbarrow) sebanyak 5 unit per kelompok untuk mempercepat pembersihan lingkungan.

Baca juga: Ribuan Warga Sibolga Kehilangan Tempat Tinggal Akibat Banjir dan Longsor: Habitat for Humanity Indonesia Ajak Publik Bergerak Pulihkan Rumah Layak Huni

Program Dua Tahun Pasca Bencana

Penyaluran shelter kit ini menandai dimulainya komitmen jangka panjang Habitat Indonesia selama satu tahun ke depan yang berfokus kepada perbaikan rumah dan retrofitting serta pembangunan hunian baru pada tahun kedua.

1. Perbaikan rumah dan retrofitting untuk 500 rumah rusak ringan dan rusak sedang, yang merupakan perbaikan dan perkuatan struktur rumah agar lebih aman dari ancaman bencana di masa depan.
2. Bagi warga yang rumahnya rusak berat, pembangunan kembali rumah bagi warga yang kehilangan tempat tinggal pada tahun kedua
3. Pemberdayaan perempuan di bidang pembangunan kembali untuk mendorong peran perempuan sebagai penggerak pembangunan kembali pasca bencana. Program ini menitikberatkan pada keterlibatan ibu-ibu dalam memimpin proses pemulihan dan pembangunan rumah bagi keluarga mereka. Secara khusus, program ini mendorong perempuan sebagai penggerak utama pembangunan.

“Distribusi shelter kit ini hanyalah langkah awal dari komitmen jangka panjang kami di Sumatera Utara. Melalui kolaborasi strategis dengan Pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, kami memastikan bahwa proses pemulihan ini tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan selaras dengan mitigasi bencana daerah. Fokus kami adalah keberlanjutan; kami tidak hanya membangun kembali fisik bangunan, tetapi juga membangun ketangguhan komunitas—terutama peran perempuan—agar mereka mampu menjaga dan mewariskan hunian yang lebih aman bagi generasi mendatang,” ujar Handoko Ngadiman, National Director Habitat for Humanity Indonesia.

Habitat for Humanity Indonesia meyakini bahwa keterlibatan aktif perempuan sangat krusial dalam keberlanjutan pemulihan pascabencana. Sebagai sosok yang paling memahami kebutuhan domestik dan keamanan anggota keluarganya, perempuan memiliki ketelitian serta ketahanan emosional yang tinggi dalam mengelola perbaikan hunian. Dengan menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam proses pembangunan, rumah yang dihasilkan tidak hanya menjadi bangunan fisik yang kokoh, tetapi juga menjadi ruang yang lebih aman, inklusif, dan tangguh bagi seluruh anggota keluarga di masa depan.

Habitat for Humanity Indonesia masih membuka kesempatan bagi #SahabatHabitat yang ingin turut mengambil bagian dalam upaya pemulihan pascabencana di Sibolga dan sekitarnya. Dukungan dari masyarakat luas akan memperkuat langkah pemulihan jangka panjang, mulai dari perbaikan rumah hingga pembangunan hunian yang lebih aman dan tangguh bagi keluarga penyintas. Uluran tangan dapat disalurkan melalui kampanye donasi di kitabisa.com/campaign/bangunharapansibolga, sebagai wujud solidaritas untuk membantu keluarga bangkit dan membangun kembali harapan mereka.

Foto: HFHI/Budi Ariyanto

Penulis: Astridinar Vania

(as/kh)

Sibolga, 5 Januari 2026 – Bencana banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang melanda bagian utara Pulau Sumatera sejak akhir November 2025 telah meninggalkan duka mendalam. Jutaan warga terpaksa mengungsi setelah rumah mereka hancur diterjang material longsor dan luapan sungai. Menanggapi krisis ini, Habitat for Humanity Indonesia menyerukan aksi solidaritas nasional untuk membantu proses pemulihan hunian bagi keluarga terdampak, khususya di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Berdasarkan laporan Rapid Assessment yang dilakukan Tim Rapid Assessment Habitat Indonesia pada periode 11–21 Desember 2025, tercatat 633 unit rumah rusak, dengan 311 di antaranya mengalami kerusakan berat yang membuat warga kehilangan tempat bernaung yang aman. Kondisi penyintas banjir dan longsor di Sibolga kini memasuki fase kritis. Laporan terbaru Joint Needs Assessment (JNA) 2025 mengungkapkan bahwa lebih dari 57% total rumah warga yang terdampak sudah tidak aman lagi untuk ditinggali. Habitat for Humanity Indonesia kini menyerukan tindakan segera dari seluruh lapisan masyarakat untuk membantu ribuan jiwa yang kehilangan tempat tinggal dan akses kesehatan dasar.

Krisis Kemanusiaan di Tengah Reruntuhan

Saat ini, diperkirakan 7.276 jiwa mengungsi. Wilayah Sibolga Selatan dan Sibolga Utara menjadi titik paling kritis, di mana ratusan rumah di lereng perbukitan dan bantaran sungai mengalami kerusakan struktural serius.

“Rumah bukan sekadar bangunan, ia adalah benteng perlindungan terakhir bagi sebuah keluarga. Di Sibolga, benteng itu runtuh bagi ratusan keluarga,” ujar Arwin Soelaksono, Program Director Habitat for Humanity Indonesia. “Kami hadir di lapangan tidak hanya untuk mendata kerusakan, tetapi untuk memastikan bahwa mereka bisa kembali ke rumah yang lebih aman, lebih layak, dan lebih tangguh terhadap bencana di masa depan.”

Langkah Nyata Habitat Indonesia di Lapangan

Habitat Indonesia telah menyusun rencana respon kemanusiaan tahun pertama yang berfokus pada:

• Distribusi Recovery Shelter Kit (aneka alat menukang untuk perbaikan rumah): Menargetkan bantuan kepada 1.000 keluarga.
• Perbaikan Hunian: Melakukan repair dan retrofitting (penguatan struktur) untuk 500 rumah.
• Pemulihan Water, Sanitation, and Hygiene (WASH): Menyediakan akses air bersih, layanan sanitasi, serta pelatihan praktik membangun kembali dengan lebih aman (build back safer).
• Dukungan di bidang Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI): Memastikan kelompok rentan (perempuan kepala rumah tangga, lansia, dan disabilitas) mendapatkan akses pasar dan bantuan tunai secara aman dan inklusif.

Panggilan Kemanusiaan: Mari Membangun Kembali

Pemulihan pascabencana membutuhkan sumber daya yang besar. Habitat for Humanity Indonesia mengajak sektor swasta, komunitas, dan individu untuk berkontribusi dalam misi kemanusiaan ini. Setiap dukungan yang diberikan akan disalurkan langsung untuk pengadaan material bangunan, alat pertukangan, dan pendampingan teknis pembangunan hunian yang aman.

Habitat for Humanity Indonesia mengajak Anda untuk mewujudkan harapan warga Sibolga melalui laman kitabisa.com/bangunharapansibolga atau melalui rekening donasi resmi Habitat for Humanity Indonesia: Bank BCA: 210-3002-958 (Habitat Kemanusiaan Ind Yay)

Mohon tambahkan angka ’26’ di akhir nominal donasi Anda (contoh: IDR 100.026) untuk membantu kami mengidentifikasi kontribusi Anda.

“Kami mengundang seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi. Dengan donasi Anda, kita tidak hanya memberikan atap, tetapi memberikan harapan baru bagi warga Sibolga untuk membangun dan menata kembali masa depan mereka,” tambah Arwin.

Penulis: Astridinar Vania

(av/kh)