Kabar Habitat
Tangerang, 14 April 2026 – Habitat for Humanity Indonesia menyampaikan hasil Studi Nasional Implementasi Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) di Sektor Konstruksi sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja konstruksi di Indonesia, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sertifikasi. Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Tangerang pada Selasa, 14 April 2026, dan menjadi wadah berbagi pembelajaran serta mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Sektor konstruksi memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan, sekaligus menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar. Sayangnya, hanya sekitar 6% atau 1 dari 17 tukang di Indonesia yang telah tersertifikasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi faktor kunci untuk memastikan pembangunan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) pun menjadi instrumen krusial untuk memastikan tenaga kerja konstruksi memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional.
Studi nasional ini merupakan bagian dari rangkaian upaya Habitat for Humanity Indonesia dalam memperkuat ekosistem tenaga kerja konstruksi, yang telah dimulai sejak tahun 2023 melalui program pelatihan dan sertifikasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sepanjang 2023–2025, sebanyak 581 pekerja konstruksi di Kota dan Kabupaten Tangerang telah berhasil memperoleh sertifikasi nasional di berbagai bidang keterampilan.
Tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas, Habitat for Humanity Indonesia juga mendorong akses terhadap peluang kerja melalui penyelenggaraan Job Fair sektor konstruksi pada tahun 2025, yang mempertemukan tenaga kerja terlatih dengan berbagai perusahaan konstruksi nasional dan lokal. Upaya ini menegaskan pentingnya kesinambungan antara pelatihan, sertifikasi, dan penyerapan tenaga kerja dalam menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.
Melalui studi nasional ini, Habitat Indonesia mengidentifikasi tiga tantangan utama dalam implementasi SKK, yaitu keterbatasan akses informasi bagi pekerja informal, biaya sertifikasi yang masih menjadi hambatan, serta proses administrasi yang belum sepenuhnya ramah bagi pekerja di lapangan. Studi ini juga menyoroti peluang untuk memperkuat sistem sertifikasi di masa mendatang.
Baca juga: Mengukir Jalan Sukses Tukang Bangunan dan Kesempatan Bersaing di Dunia Kerja
Arwin Soelaksono selaku Program Director Habitat for Humanity Indonesia menyoroti pentingnya peran pekerja konstruksi dalam pembangunan serta tantangan dalam mengakses sertifikasi keterampilan. “Pekerja konstruksi memiliki peran penting dalam pembangunan, namun masih menghadapi tantangan dalam mengakses sertifikasi. Program yang telah Habitat Indonesia jalankan selama tiga tahun terakhir ini berupaya untuk mempersiapkan para pekerja konstruksi menjadi lebih terampil, terdidik, serta percaya diri dengan keterampilan yang mereka miliki. Melalui diseminasi ini, kami berharap semakin banyak tenaga kerja memiliki keterampilan terstandar dan akses terhadap peluang kerja yang lebih baik,” ujarnya.
Program yang telah berjalan sejak 2023 di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang ini menunjukkan hasil yang sangat signifikan, di mana 96% pekerja berhasil lulus sertifikasi. Pencapaian ini mengonfirmasi bahwa para pekerja pada dasarnya memiliki kapasitas dan kemampuan yang mumpuni. Hal ini membuktikan bahwa hambatan nyata yang selama ini dihadapi bukanlah kurangnya kompetensi individu, melainkan terbatasnya akses terhadap sistem sertifikasi itu sendiri.
Ir. Kimron Manik, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) turut menegaskan bahwa sektor konstruksi merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung kemajuan Indonesia. “Kegiatan pembangunan tidak terlepas dari sumber daya manusia di bidang konstruksi yang handal dan terampil. Kami mengapresiasi Habitat for Humanity Indonesia atas inisiatifnya dalam menyelenggarakan program pelatihan SKK serta melakukan studi lebih lanjut terkait implementasi SKK di sektor konstruksi. Kami berharap, hasil studi dan rekomendasi kebijakan ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat kolaborasi yang berkelanjutan,” jelasnya.
Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, pelaku industri, lembaga pelatihan, dan organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat sistem sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan.
Diseminasi hasil studi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Federal Jerman, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bappeda Kabupaten Tangerang, UPT BLK Dinas Ketenagakerjaan Tangerang, serta Dinas Bina Marga, bersama dengan perwakilan organisasi masyarakat sipil dan media.
Habitat for Humanity Indonesia berharap hasil studi ini dapat menjadi referensi strategis dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi, memperluas akses sertifikasi bagi masyarakat, serta mendukung pembangunan perumahan yang aman dan layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Penulis: Syefira Salsabilla
(av/kh)
