Kabar Habitat
Sragen, 14 April 2026 – Sejak dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, program pembangunan perumahan nasional kembali menjadi prioritas. Salah satu inisiatif utama yang terus digalakkan adalah Program 3 Juta Rumah, yang bertujuan mengurangi kesenjangan akses hunian layak di Indonesia.
Urgensi program ini tidak lepas dari kondisi defisit perumahan yang masih tinggi dan bersifat multidimensi. Berdasarkan data Susenas tahun 2024, diperkirakan lebih dari 9,9 juta keluarga terdampak backlog perumahan, kondisi di mana keluarga tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak, bahkan sering kali harus tinggal secara berdesakan bersama beberapa generasi dalam satu atap.
Di sisi lain, sekitar 26,9 juta rumah tangga tinggal di hunian yang tidak aman, tidak sehat, atau dibangun dengan kualitas yang buruk. Kelompok yang paling terdampak adalah keluarga berpenghasilan rendah pada desil 1 dan 2. Tercatat sebanyak 2,59 juta keluarga dari kelompok ini masuk dalam kategori backlog perumahan, sementara sekitar 9 juta lainnya tinggal di hunian yang sangat tidak layak.
Ketimpangan yang Masih Terjadi
Kerentanan juga semakin terlihat pada rumah tangga yang dikepalai perempuan. Dari total keluarga terdampak backlog, sekitar 340.000 rumah tangga atau 22% merupakan rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan. Selain itu, terdapat 2,986 juta rumah tangga perempuan yang tinggal di hunian di bawah standar kelayakan, menegaskan adanya dimensi ketimpangan yang perlu ditangani secara lebih inklusif.
Kondisi tersebut tercermin secara nyata di Kabupaten Sragen, salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di kawasan Solo Raya dan termasuk dalam delapan wilayah termiskin di Jawa Tengah. Dari total populasi 1.021.435 jiwa, sebanyak 110.650 orang atau sekitar 12,41% hidup di bawah garis kemiskinan.
Permasalahan perumahan di Sragen pun menunjukkan tantangan yang serupa. Data Pemerintah Kabupaten Sragen mencatat sebanyak 13.945 keluarga berada dalam kelompok desil pendapatan 1 dan 2 yang tinggal di hunian tidak layak. Di dalamnya termasuk 3.229 rumah tangga yang dikepalai perempuan dan 1.912 keluarga dengan anggota disabilitas. Selain itu, terdapat 2.151 keluarga dari kelompok ini yang masuk dalam kategori backlog perumahan.
Keterbatasan Skema yang Ada
Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah daerah Sragen menginisiasi program “Desa Tuntas RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)” sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan hunian tidak layak. Program ini mengandalkan dua pendekatan utama.
Pertama, melalui keterlibatan pengembang perumahan untuk membangun rumah baru. Namun, pendekatan ini cenderung menyasar rumah tangga dengan pekerjaan formal dan kemampuan finansial yang lebih stabil, sehingga belum sepenuhnya menjangkau keluarga di desil 1 dan 2 yang bekerja di sektor informal.
Kedua, melalui dukungan pemerintah dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dalam skema ini, setiap rumah tangga menerima bantuan sebesar Rp20 juta, yang terdiri dari Rp17,5 juta untuk material dan Rp2,5 juta untuk upah tukang. Meskipun demikian, keterbatasan pendapatan membuat keluarga penerima masih kesulitan untuk menutup kekurangan biaya pembangunan.
Baca juga: Backlog Perumahan di Indonesia: Tantangan Besar dan Upaya Kolaboratif Mewujudkan Hunian Layak
Kolaborasi untuk Menutup Kesenjangan
Menjawab kesenjangan tersebut, Habitat for Humanity Indonesia menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sragen melalui skema pendanaan pendamping (match-funding). Program ini dirancang untuk melengkapi subsidi BSPS dengan tambahan dukungan dana dari para dermawan, sehingga dapat menjangkau keluarga yang paling rentan.
Melalui skema ini, subsidi pemerintah sebesar Rp20 juta dipadankan dengan tambahan Rp20 juta dari Habitat Indonesia. Dengan demikian, keluarga penerima tidak dibebani kontribusi finansial, melainkan berpartisipasi melalui kontribusi tenaga atau sweat equity dalam proses pembangunan rumah mereka.
Kekuatan utama program ini terletak pada partisipasi aktif keluarga penerima manfaat. Mereka terlibat langsung dalam proses perencanaan rumah dengan pendampingan dari pengawas konstruksi Habitat Indonesia dan fasilitator pemerintah setempat. Selain itu, keluarga juga berperan dalam pengelolaan material, pengawasan tenaga kerja, hingga memastikan hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan, termasuk aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas serta keamanan bagi rumah tangga yang dikepalai perempuan.
Tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, program ini juga mencakup pelatihan Building Back Safer (BBS) yang membekali keluarga dengan pengetahuan dan keterampilan konstruksi tahan bencana. Upaya ini diperkuat dengan kegiatan advokasi melalui lokakarya, kampanye, dan berbagai inisiatif lainnya untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu kemiskinan hunian serta pentingnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Program yang direncanakan berlangsung selama delapan bulan ini menargetkan 101 keluarga sebagai penerima manfaat utama melalui skema pendanaan kolaboratif. Selain itu, sebanyak 130 individu perwakilan keluarga akan mengikuti pelatihan BBS. Secara keseluruhan, program ini diharapkan memberikan manfaat langsung kepada 1.084 individu serta menjangkau 3.145 penerima manfaat tidak langsung.
Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, program ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam mengurangi backlog perumahan, sekaligus memastikan bahwa keluarga yang paling rentan tidak tertinggal dalam akses terhadap hunian yang layak.
Mohon dukungan dan doa dari #SahabatHabitat agar pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak nyata bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan.
Penulis: Kevin Herbian
(kh/av)
