Kabar Habitat
Gunungkidul, 9 Juli 2026 – “Gender itu kalau saya tahunya kelompok janda. Saya pernah diundang kelompok yang mengatasnamakan gender. Saya tanya, yang saya paham gender itu adalah janda, tetapi kenapa kok ibu ini dimasukkan ke gender ya padahal bukan janda. Itu yang saya tahu pertama kali. Ternyata saya salah,” ucap Agus Suwarjo selaku Lurah di Kalurahan Pengkol, Nglipar, Gunung Kidul, dalam sambutannya ketika membuka kegiatan Sinau Bareng Warga: Pengarustamaan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) di Balai Kalurahan Pengkol.
Gender maupun GEDSI masih terdengar asing di Pengkol maupun Nglipar khususnya bagi peserta Sinau Bareng Warga. Beberapa memaknai gender adalah adalah perbedaan biologis antara laki- laki dan perempuan. “Setahu saya gender itu adalah perbedaan kelamin saja antara laki- laki dan perempuan, sebelum mengikuti kegiatan ini,” ungkap Iqbal Nur selaku perwakilan dari Karang Taruna dari 15 peserta yang terlibat.
Setelah mengikuti kegiatan “Sinau Bareng Warga: Pengarustamaan GEDSI” yang merupakan kolaborasi antara Habitat for Humanity Indonesia, SPEK-HAM, dan SAPDA dalam Program ACCESS, Iqbal menjadi paham bahwasanya Gender merupakan konstruk sosial yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan dimana keduanya sebenarnya bisa dipertukarkan. Iqbal juga mengaku, setelah mengikuti “Sinau Bareng Warga: Pengarustamaan GEDSI”, ia jadi memahami bahwa semua manusia punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama, baik itu laki- laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan itu secara biologis tidak bisa diubah. Secara kondisi sosial bisa diubah.
Peserta Sinau Bareng Warga mempresentasikan hasil pemetaan masalah dan potensi di desa mereka di Kabupaten Gunungkidul.
Baca juga: Mendorong Pembangunan Inklusif dari Tingkat Komunitas melalui Ruang Belajar Bersama Warga
Dalam konteks pembangunan, Amin Nurohman selaku narasumber pada “Sinau Bareng Warga” yang sudah terlaksana di Kalurahan Pengkol dan Pilangrejo menjelaskan bahwa memahami gender, berarti memahami bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dalam pembangunan.
“Jika dalam pembangunan itu ada ekonominya, kalau misal dapat bantuan ya sama-sama mendapatkan bantuan, kalau misal ada pembangunan jalan ya sama-sama mendapatkan jalan yang baik yang bisa digunakan,” jelas Amin. Bagitu juga ketika mendapatkan bantuan air bersih, baik laki- laki maupun perempuan, keduanya berhak atas pengunaan air bersih tersebut dengan baik.
Keterlibatan perwakilan dari kelompok- kelompok yang ada di Nglipar seperti Kelompok Wanita Tani (KWT), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, kelompok disabilitas, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Dukuh atau kepala dusun, kelompok rentan, serta kelompok-kelompok lainnya diharapkan dapat membaca dan menjabarkan peta permasalahan maupun peta potensi dan memberikan masukan pada musyawarah pembangunan, kepada pemerintah terdekat untuk mewujudkan pembangunan yang inklusi.
Foto & Penulis: SAPDA/Wulan Dwi
(av/kh)
