Kabar Habitat
Jakarta, 23 Desember 2025 – Perumahan yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan nasional bagi Indonesia. Sebagai salah satu negara paling rawan bencana di dunia, Kementerian Kesehatan RI melalui Pusat Krisis Kesehatan menyatakan bahwa hampir 80% bencana di Indonesia terkait hidroklimatologi (banjir, tanah longsor, banjir bandang, kekeringan, angin puting beliung, gelombang pasang/badai). Dampak ini sangat memukul masyarakat terutama wanita di permukiman informal dengan dampak kesehatan dan biaya hidup akibat kekeringan, kenaikan suhu dan naiknya permukaan laut.
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Boby Wahyu Hernawan, menyampaikan dalam media briefing Kemenkeu (29 Mei 2024) tanpa langkah adaptasi serius, perubahan iklim diproyeksikan merugikan Indonesia hingga 2,87% dari PDB setiap tahunnya pada 2045.
Dalam sambutannya, Handoko Ngadiman (Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia) menyatakan, “Bagi keluarga besar Habitat for Humanity, perumahan tangguh iklim bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Program pemerintah untuk membangun 3 juta rumah per tahun adalah peluang strategis untuk memasukkan prinsip ketangguhan dan desain adaptif iklim ke dalam kebijakan. Selain itu, kami menyadari pentingnya skema pembiayaan yang inklusif dan fleksibel—seperti pembiayaan mikro dan peningkatan rumah secara bertahap—agar keluarga berpenghasilan rendah, rumah tangga yang dikepalai perempuan, dan kelompok rentan tidak tertinggal. Pembiayaan yang inklusif ini juga diperlukan untuk membiayai perbaikan rumah menjadi adaptif terhadap iklim.”
Kolaborasi Strategis dan Kebijakan
Lokakarya yang dimoderatori oleh Dr. Saut Sagala (Global Resilience Specialist dari RDI dan Associate Professor dari ITB) menghadirkan para pakar dari berbagai institusi untuk menyelaraskan kebijakan adaptasi. Berdasarkan hasil curah gagasan, lokakarya ini merumuskan beberapa Temuan Kunci:
- Ketahanan iklim di bidang perumahan telah dimandatkan dalam RPJPN-RPJMN dan terhubung dengan sektor air, sanitasi, serta tata ruang hingga level rumah tangga.
- Implementasi di tingkat tapak masih belum konsisten meskipun perumahan merupakan bagian penting agenda adaptasi nasional.
- Desain “passive cooling” berbasis kondisi lokal (seperti hasil kajian di Desa Wunung, Kabupaten Gunung Kidul) efektif meningkatkan kualitas udara dan kesejukan rumah.
“Program pembangunan rumah nasional merupakan peluang unik untuk memasukkan desain adaptif iklim ke dalam kebijakan pemerintah. Kita perlu memastikan adanya enabler berupa kerangka kerja dan regulasi yang mendukung keterjangkauan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, agar target hunian layak dan tangguh tahun 2030 dapat tercapai,” Ira Lubis, ST., MIDP, Koordinator Bidang Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas, menekankan pentingnya integrasi kebijakan
Khairunnisa Destyany Qatrunnada, S.Si., Staf Ahli Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, mewakili Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup, menambahkan terkait aspek mitigasi dan adaptasi, “Mengadaptasi bangunan untuk menghadapi perubahan iklim dan mengurangi emisi adalah dua hal yang saling memperkuat. Kami mendukung langkah-langkah teknis seperti penggunaan material rendah karbon dan sistem drainase yang lebih baik untuk menjaga kohesi komunitas di lokasi asli mereka.” Selain itu, Prof. Ir. Suparwoko, MURP., Ph.D. (Universitas Islam Indonesia), juga menyoroti pentingnya panduan teknis perumahan adaptif yang kontekstual bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Ekosistem Pembiayaan dan Ekonomi Sirkular
Lokakarya ini juga membahas inovasi finansial bersama Tadianto Slamet Saputro dari Komida, yang menekankan pentingnya indikator ketangguhan yang dirancang secara bertahap agar peningkatan rumah tetap terjangkau bagi komunitas MBR. Di sisi lain, Novita Tan (Co-founder dan CEO Rebricks) memaparkan potensi ekonomi sirkular dalam sektor konstruksi untuk mengurangi risiko iklim sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Rekomendasi Utama Lokakarya
Sebagai hasil dari diskusi intensif, Habitat for Humanity Indonesia merangkum rekomendasi berikut:
- Pendekatan Berbasis Bukti: Mengutamakan evidence-based design dengan pengukuran sebelum dan sesudah intervensi pada program perumahan MBR.
- Inklusi Komunitas: Memprioritaskan intervensi dengan pemanfaatan material lokal dan penguatan kapasitas tukang setempat melalui pelatihan.
- Pilot Project: Melaksanakan studi percontohan untuk menguji efektivitas panduan teknis di berbagai wilayah, terutama di wilayah rawan bencana.
Habitat for Humanity Indonesia berharap hasil lokakarya ini menjadi landasan kolaborasi jangka panjang melalui skema Public Private Partnership (PPP) demi mewujudkan hunian yang tangguh bagi masa depan Indonesia.
(av/as)
