ID-EN Blog
Jakarta, 28 Mei 2025 — Habitat for Humanity Indonesia resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia dalam rangka mendukung percepatan program nasional 3 Juta Rumah Layak Huni.
Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd., selaku Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, bersama Handoko Ngadiman, selaku Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia. Penandatanganan yang berlangsung di Jakarta ini turut disaksikan oleh Arwin Soelaksono, Program Director Habitat Indonesia, serta sejumlah pejabat dari lingkungan Kementerian PKP, menandai komitmen bersama dalam mengatasi permasalahan perumahan di Indonesia, khususnya di daerah perdesaan.
Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan fokus utama pada percepatan penyediaan akses rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui sinergi antara pemerintah dan sektor lembaga swadaya seperti Habitat for Humanity Indonesia, diharapkan hambatan-hambatan struktural dan pembiayaan dalam penyediaan hunian dapat diatasi dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Penandatanganan PKS ini menjadi tonggak penting dalam upaya bersama menyediakan rumah baru maupun meningkatkan kualitas hunian yang ada. Kolaborasi ini merupakan solusi untuk mengatasi backlog perumahan yang masih terjadi. Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Habitat for Humanity Indonesia dalam program 3 Juta Rumah ini,” ujar Imran. Ia juga menekankan pentingnya kemitraan lintas sektor untuk menjangkau masyarakat di wilayah-wilayah terpencil dan perdesaan yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses terhadap hunian yang layak.
Baca juga: Mengatasi Backlog Perumahan: Sinergi Pemerintah, Komunitas, dan Lembaga Swadaya
Sementara itu, Handoko Ngadiman menyampaikan bahwa kerja sama ini akan menjadi dorongan signifikan bagi Habitat for Humanity Indonesia dalam memperluas dampak program-programnya. “Dukungan dari Kementerian PKP sangat berarti dan memberi dasar kuat bagi kami untuk menjalankan inisiatif yang selaras dengan program nasional. Kami menargetkan pembangunan 1.000 rumah layak huni hingga pertengahan tahun 2026, dengan fokus pada masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan seperti yang ada di desil satu dan dua, perempuan kepala rumah tangga, dan penyandang disabilitas” jelasnya.
Lebih lanjut, Kementerian PKP bersama Habitat Indonesia juga merencanakan pelaksanaan proyek percontohan (pilot project) di masa mendatang. Proyek ini akan berfokus pada penyediaan rumah layak berbasis kawasan permukiman, yang tidak hanya menyediakan bangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek infrastruktur lingkungan, sanitasi, kesehatan, dan ketahanan terhadap risiko bencana. Pendekatan berbasis kawasan ini diyakini dapat menciptakan dampak yang lebih luas, berkelanjutan, dan mendukung pengembangan komunitas yang tangguh.
Kerja sama ini juga diharapkan tidak hanya mempercepat pencapaian target nasional, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya Habitat for Humanity Indonesia dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat Indonesia. Ke depan, sinergi seperti ini diharapkan membuka lebih banyak peluang dan menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan rumah yang layak, aman, dan sehat.
(kh/av)
