Jakarta, 30 Maret 2026 – Tingginya kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat dengan ketersediaan hunian yang layak, tidak hanya menjadi perhatian pemerintah tetapi juga berbagai pihak termasuk organisasi non-profit seperti Habitat for Humanity Indonesia. Habitat Indonesia berfokus pada kelompok yang paling terdampak adalah keluarga berpenghasilan paling rendah pada kelompok desil 1 dan 2, perempuan kepala rumah tangga, dan masyarakat dengan disabilitas.

Memahami Besarnya Tantangan Backlog Perumahan

Data yang dikutip dari laman resmi pemerintah (pkp.go.id) menunjukkan bahwa persoalan backlog perumahan di Indonesia masih berada pada angka yang cukup tinggi. Tercatat terdapat 29.171.222 keluarga yang mengalami backlog perumahan, yang terdiri dari dua kategori utama yaitu, backlog kepemilikan dan backlog kelayakan hunian.

Sebanyak 12.573.383 keluarga termasuk dalam backlog kepemilikan, yaitu keluarga yang belum memiliki rumah sendiri. Sementara itu, 16.597.839 keluarga lainnya mengalami backlog kelayakan hunian, yaitu keluarga yang sudah memiliki tempat tinggal namun kondisinya belum memenuhi standar rumah layak huni.

Sebaran backlog ini juga menunjukkan konsentrasi yang cukup besar di wilayah Pulau Jawa. Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai wilayah dengan backlog perumahan tertinggi, diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di wilayah tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan penyediaan hunian yang memadai.

Lantas Mengapa Backlog Perumahan Masih Tinggi?

Tingginya angka backlog perumahan tidak terjadi tanpa sebab. Ada berbagai faktor yang saling berkaitan dan memengaruhi kondisi ini.

Salah satunya adalah keterbatasan skema pembiayaan perumahan yang masih belum sepenuhnya menjangkau keluarga berpenghasilan rendah, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Tanpa akses pembiayaan yang terjangkau, banyak keluarga kesulitan untuk memiliki rumah sendiri.

Selain itu, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cepat sering kali tidak diimbangi dengan penyediaan hunian yang memadai. Kondisi ini kemudian memicu munculnya permukiman padat, hunian informal, hingga kawasan yang berkembang tanpa perencanaan yang baik.

Persoalan lain juga berkaitan dengan kualitas rumah dan lingkungan permukiman. Masih banyak rumah yang belum memenuhi standar teknis dan kesehatan, mulai dari konstruksi bangunan yang tidak aman, keterbatasan ruang, hingga kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.

Data menunjukkan bahwa sekitar 12,8 persen kawasan permukiman masih tergolong kumuh, sementara sekitar 30 persen bangunan belum memenuhi ketentuan teknis bangunan yang layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan perumahan tidak hanya terkait jumlah rumah, tetapi juga kualitas hunian dan lingkungan tempat tinggal.

Baca juga: Memahami Retrofitting: Upaya Memperkuat Rumah Penyintas Pascabencana di Sumatera

Kolaborasi untuk Mengurangi Backlog Perumahan

Untuk mengatasi persoalan tersebut, berbagai upaya terus dilakukan melalui kebijakan dan program strategis pemerintah.

Dalam konteks backlog kepemilikan rumah, pemerintah melalui BP Tapera menginisiasi Program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang memberikan skema pembiayaan rumah yang lebih terjangkau bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Sementara itu, untuk mengatasi backlog kelayakan hunian, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjalankan Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Program ini bertujuan membantu keluarga berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas rumah mereka agar memenuhi standar hunian yang layak.

Dalam pelaksanaannya, berbagai pihak turut berkolaborasi untuk memperluas dampak program ini. Salah satunya adalah keterlibatan Habitat for Humanity Indonesia yang ikut mendukung implementasi program peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat.

Salah satu contoh kolaborasi tersebut terlihat dalam program “Gerakan Untuk Membangun Rumah Sehat, Berdaya Guna Secara Terintegrasi dan Kolaboratif Melalui Aksi Nyata” atau disingkat GUMREGAH TENAN yang dilaksanakan pada tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.

Dalam program ini, Habitat Indonesia dipercaya sebagai mitra utama pemerintah untuk memberikan dukungan dana komplementer yang melengkapi pendanaan dari Program BSPS. Kolaborasi ini memungkinkan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah bagi 109 keluarga berpenghasilan rendah yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu Nglipar, Playen, dan Patuk.

Program yang berjalan selama satu tahun tersebut berhasil memberikan perubahan nyata bagi keluarga penerima manfaat. Rumah-rumah yang sebelumnya tidak memenuhi standar kelayakan kini telah diperbaiki sehingga lebih aman, sehat, dan layak dihuni. Dengan demikian, keluarga-keluarga tersebut secara bertahap dapat keluar dari kondisi backlog hunian tidak layak.

Melanjutkan Upaya Bersama

Upaya untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat tentu tidak berhenti sampai di sini. Dalam waktu dekat, pada pertengahan tahun 2026, Habitat for Humanity Indonesia kembali melanjutkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, kali ini bersama Pemerintah Kabupaten Sragen untuk mendukung pelaksanaan Program BSPS yang menyasar ratusan keluarga lainnya.

Kolaborasi lintas sektor seperti ini menjadi kunci penting dalam menjawab tantangan backlog perumahan di Indonesia. Ketika pemerintah, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan komunitas bergerak bersama, upaya menghadirkan rumah layak huni bagi keluarga berpenghasilan rendah dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

Karena pada akhirnya, rumah yang layak bukan hanya soal tempat tinggal. Ia adalah fondasi bagi kesehatan, martabat, dan masa depan yang lebih baik bagi setiap keluarga.

Mari terus membersamai gerakan ini. Dukungan dari #SahabatHabitat sangat berarti untuk membantu lebih banyak keluarga di Indonesia memiliki rumah yang aman, sehat, dan layak huni. Bersama, kita dapat menjadi bagian dari perubahan nyata bagi mereka yang masih menantikan tempat tinggal yang layak untuk keluarganya.

Penulis: Kevin Herbian

(kh/av)

Jakarta, 25 Maret 2026 – Ketika berbicara tentang pembangunan rumah layak huni, banyak orang membayangkan para tukang yang bekerja di bawah terik matahari, mulai dari mengangkat bata, mencampur semen, dan memasang dinding. Namun di balik proses tersebut, ada peran penting yang sering luput dari perhatian yaitu, keterlibatan perempuan dalam merancang, membangun, hingga menjaga keberlangsungan rumah dan komunitasnya.

Di berbagai belahan dunia, isu keterlibatan perempuan dalam pembangunan komunitas semakin mendapat perhatian. Kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif kini menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan global, karena pengalaman menunjukkan bahwa perempuan sering kali memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya. Ketika perempuan diberi ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, hasil pembangunan tidak hanya lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga lebih berkelanjutan.

Pendekatan inilah yang juga diupayakan oleh Habitat for Humanity Indonesia dalam berbagai programnya. Pembangunan rumah tidak hanya dipandang sebagai proses membangun struktur fisik, tetapi juga sebagai proses memberdayakan komunitas, termasuk memastikan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat, menyampaikan pendapat, dan menjadi bagian dari perubahan di lingkungannya.

Perempuan sebagai Perencana Komunitas

Salah satu contoh nyata terlihat dalam program revitalisasi kampung Tanjung Kait di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Dalam proses perencanaan pembangunan, perempuan di kampung tersebut dilibatkan secara aktif dalam berbagai musyawarah komunitas.

Di forum-forum diskusi ini, para perempuan menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, mulai dari kondisi rumah yang tidak layak, sanitasi yang kurang memadai, hingga kebutuhan ruang yang lebih aman bagi keluarga mereka. Tidak hanya menyampaikan masalah, mereka juga ikut merumuskan solusi serta menentukan seperti apa lingkungan tempat tinggal mereka seharusnya dibangun kembali.

Pendekatan partisipatif ini menjadi penting karena perempuan sering kali memiliki perspektif yang sangat dekat dengan kebutuhan rumah tangga. Mereka memahami bagaimana ruang dapur digunakan setiap hari, bagaimana anak-anak membutuhkan lingkungan yang aman untuk tumbuh, hingga bagaimana akses air bersih dan sanitasi memengaruhi kesehatan keluarga.

Ketika suara perempuan diikutsertakan dalam perencanaan, pembangunan tidak hanya menghasilkan rumah yang lebih layak, tetapi juga lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dari Musyawarah ke Aksi Lapangan

Keterlibatan perempuan tidak berhenti pada ruang diskusi. Dalam proses pembangunan rumah di Kampung Tanjung Kait, para perempuan juga turun langsung membantu berbagai pekerjaan di lapangan.

Sebagian dari mereka adalah ibu rumah tangga, pengupas kerang, hingga keluarga nelayan yang sehari-harinya bergantung pada hasil laut. Namun ketika pembangunan dimulai, mereka dengan sukarela ikut terlibat dalam berbagai aktivitas mulai dari mengangkut material bangunan, membantu pengecatan dinding, hingga menyiapkan kebutuhan logistik bagi para pekerja.

Salah satunya adalah Nimah (55 tahun), warga Kampung Tanjung Kait yang rumahnya turut direvitalisasi. Bagi Nimah, keterlibatan tersebut bukan sekadar membantu pekerjaan fisik, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap masa depan komunitasnya.

“Rumah ini adalah rumah saya dan untuk komunitas saya sendiri, jadi saya merasa perlu ikut terlibat dalam setiap pembangunan,” ujarnya.

Semangat seperti inilah yang membuat proses pembangunan menjadi lebih dari sekadar proyek infrastruktur. Ia berubah menjadi gerakan gotong royong yang memperkuat rasa kepemilikan bersama terhadap lingkungan tempat tinggal.

Baca juga: Memahami Retrofitting: Upaya Memperkuat Rumah Penyintas Pascabencana di Sumatera

Perempuan dan Ketangguhan Pasca Bencana

Peran perempuan juga terlihat jelas dalam situasi pemulihan pasca bencana. Ketika bencana melanda wilayah Sibolga dan sekitarnya pada akhir 2025 lalu, proses pemulihan tidak hanya melibatkan tenaga relawan dan organisasi kemanusiaan, tetapi juga masyarakat setempat termasuk para perempuan.

Dalam berbagai kegiatan pemulihan, para ibu dan perempuan di komunitas tersebut turut bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan, memilah material yang masih bisa digunakan, hingga membantu menata kembali lingkungan tempat tinggal mereka.

Bagi banyak keluarga, perempuan sering menjadi figur yang menjaga stabilitas rumah tangga ketika situasi sulit terjadi. Mereka memastikan anak-anak tetap merasa aman, mengatur kebutuhan sehari-hari, dan pada saat yang sama ikut terlibat dalam upaya membangun kembali kehidupan yang sempat terguncang.

Keterlibatan ini menunjukkan bahwa ketangguhan komunitas tidak hanya dibangun dari kekuatan fisik, tetapi juga dari solidaritas dan kepedulian yang tumbuh di antara para anggotanya.

Relawan Perempuan yang Menggerakkan Perubahan

Di berbagai program pembangunan rumah layak huni yang digagas Habitat for Humanity Indonesia, perempuan juga kerap terlibat sebagai relawan. Tidak jarang mereka ikut mengambil bagian dalam kegiatan pembangunan yang selama ini identik dengan pekerjaan laki-laki.

Mulai dari menggali pondasi, membantu memasang dinding, hingga melakukan pengecatan rumah, para relawan perempuan menunjukkan bahwa semangat untuk membantu sesama tidak mengenal batasan peran. Kehadiran mereka tidak hanya menambah tenaga, tetapi juga membawa energi kebersamaan yang memperkuat semangat gotong royong di lapangan.

Melalui keterlibatan ini, perempuan tidak lagi dipandang hanya sebagai penerima manfaat dari program pembangunan, tetapi juga sebagai aktor penting yang ikut mendorong perubahan.

Berbagai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pembangunan rumah layak huni yang berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari peran perempuan. Ketika perempuan dilibatkan secara aktif, pembangunan tidak hanya menghasilkan rumah yang lebih kokoh secara fisik, tetapi juga komunitas yang lebih kuat, inklusif, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan.

Perempuan membawa perspektif yang unik dalam melihat kebutuhan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Mereka menjadi jembatan antara kebutuhan rumah tangga dan kepentingan komunitas yang lebih luas.

Di banyak tempat, perubahan sering dimulai dari langkah-langkah kecil, dari suara yang didengar dalam musyawarah, dari tangan yang ikut mengecat dinding rumah, atau dari semangat untuk bangkit bersama setelah bencana. Dan sering kali, di balik perubahan-perubahan itu, ada perempuan yang bekerja dengan penuh ketulusan untuk membangun rumah, harapan, dan masa depan komunitasnya.

Penulis: Kevin Herbian

(kh/av)

Sibolga, 23 Februari 2026 – Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera meninggalkan dampak kerusakan hunian dalam skala besar. Mengutip laman BNPB (10/2), sebanyak 301.102 rumah mengalami kerusakan, terdiri dari 58.505 rusak berat, 66.785 rusak sedang, dan 175.722 rusak ringan. Kerusakan tersebut tersebar di 53 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan, menunjukkan luasnya dampak bencana terhadap kehidupan masyarakat.

Besarnya angka kerusakan ini tidak hanya berarti hilangnya tempat tinggal, tetapi juga hilangnya rasa aman bagi ribuan keluarga. Proses pemulihan pun tidak cukup sebatas membersihkan puing, melainkan membutuhkan upaya membangun kembali hunian agar lebih kuat dan tahan terhadap risiko bencana di masa depan.

Menjawab kebutuhan tersebut, pada 21 Januari 2026, Habitat for Humanity Indonesia memulai komitmen jangka panjang selama dua tahun untuk mendampingi pemulihan keluarga terdampak di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada tahun pertama, fokus diarahkan pada perbaikan dan retrofitting 500 rumah dengan kategori rusak ringan hingga sedang, sehingga rumah yang masih dapat dihuni bisa diperkuat tanpa harus dibangun ulang sepenuhnya.

Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan retrofitting?

Sebelum memahami metode retrofitting, penting untuk mengenali terlebih dahulu bagaimana tingkat kerusakan rumah diklasifikasikan. Berdasarkan Buku Tata Cara Identifikasi dan Verifikasi Kerusakan yang diterbitkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2021 melalui laman perkim.id, kerusakan rumah dibagi menjadi tiga kategori, yakni ringan, sedang, dan berat. Penilaian dilakukan dengan melihat kondisi komponen struktural seperti pondasi, kolom, dan balok, serta komponen non-struktural seperti dinding, atap, dan lantai.

Rumah rusak ringan umumnya hanya mengalami kerusakan pada elemen non-struktural, seperti plafon atau penutup atap, sehingga masih aman untuk dihuni. Sementara itu, rusak sedang mencakup sebagian elemen struktur maupun non-struktur yang terdampak. Rumah ini masih dapat ditempati, tetapi perlu segera diperbaiki agar kerusakan tidak meluas. Adapun rusak berat terjadi ketika sebagian besar komponen bangunan mengalami kerusakan, sehingga berbahaya untuk ditinggali dan sering kali memerlukan pembangunan kembali secara menyeluruh.

Baca juga: Menjangkau 676 Keluarga, Habitat Indonesia Dampingi Pemulihan Pascabencana di Sumatera Utara

Apa itu retrofitting?

Untuk rumah dengan kategori ringan hingga sedang inilah Habitat for Humanity Indonesia menerapkan metode retrofitting. Mengutip siagabencana.com, retrofitting merupakan teknik memperkuat atau memodifikasi bangunan yang sudah ada dengan menambahkan elemen baru tanpa membongkar keseluruhan struktur. Pendekatan ini memungkinkan rumah diperbaiki secara lebih efisien, hemat biaya, sekaligus meningkatkan ketahanannya.

Penerapannya dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menambah atau mempertebal dinding, memasang kawat ayam sebelum diplester, hingga sistem jacketing dengan tambahan tulangan besi. Strategi tersebut bertujuan meningkatkan kekuatan, kekakuan, dan kelenturan struktur agar bangunan lebih tahan terhadap tekanan atau guncangan saat bencana. Program Director Habitat for Humanity Indonesia, Arwin Soelaksono, yang berpengalaman bekerja bersama American Red Cross, menyebutkan bahwa retrofitting dapat dilakukan dengan dana relatif minim namun tetap efektif memperkuat rumah.

Dilansir dari Tempo, metode retrofit bahkan dapat dimulai dari langkah sederhana seperti menambal retakan tembok, menginjeksikan air semen, dan mengikat komponen penahan beban agar bangunan bekerja sebagai satu kesatuan struktur. Menariknya, pendekatan ini tidak hanya digunakan setelah bencana terjadi, tetapi juga dapat diterapkan sebagai langkah mitigasi bagi rumah-rumah di wilayah rawan risiko bencana.

Melalui pendekatan retrofitting, proses pemulihan tidak sekadar mengembalikan rumah ke kondisi semula, tetapi juga membangun hunian yang lebih aman dan tangguh untuk jangka panjang. Habitat for Humanity Indonesia percaya bahwa membangun kembali berarti membangun dengan lebih baik, sehingga keluarga penyintas dapat kembali menjalani hidup dengan rasa aman.

Untuk itu, Habitat Indonesia terus mengajak masyarakat luas berpartisipasi dalam upaya pemulihan pascabencana ini. Dukungan dari para dermawan akan membantu lebih banyak keluarga memperbaiki rumah mereka dan memulai kembali kehidupan dengan harapan baru.

Salurkan dukungan Anda melalui: kitabisa.com/campaign/bangunharapansibolga

Penulis: Kevin Herbian

(kh/av)