Perspektif Habitat
Jakarta, 30 Maret 2026 – Bagi sebagian besar keluarga, rumah bukan sekadar bangunan fisik semata. Ia adalah tempat berlindung, ruang untuk tumbuh, dan fondasi bagi kehidupan yang lebih baik. Namun bagi jutaan keluarga di Indonesia, memiliki rumah yang layak masih menjadi impian yang belum sepenuhnya terwujud.
Tantangan ini tercermin dari tingginya angka backlog perumahan, yaitu kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat dengan ketersediaan hunian yang layak. Persoalan ini tidak hanya menjadi perhatian pemerintah, tetapi juga berbagai pihak, termasuk organisasi non-profit seperti Habitat for Humanity Indonesia yang berfokus pada penyediaan rumah layak huni bagi keluarga berpenghasilan rendah, khususnya pada kelompok desil 1 dan 2.
Memahami Besarnya Tantangan Backlog Perumahan
Data yang dikutip dari laman resmi pemerintah (pkp.go.id) menunjukkan bahwa persoalan backlog perumahan di Indonesia masih berada pada angka yang cukup tinggi. Tercatat terdapat 29.171.222 keluarga yang mengalami backlog perumahan, yang terdiri dari dua kategori utama yaitu, backlog kepemilikan dan backlog kelayakan hunian.
Sebanyak 12.573.383 keluarga termasuk dalam backlog kepemilikan, yaitu keluarga yang belum memiliki rumah sendiri. Sementara itu, 16.597.839 keluarga lainnya mengalami backlog kelayakan hunian, yaitu keluarga yang sudah memiliki tempat tinggal namun kondisinya belum memenuhi standar rumah layak huni.
Sebaran backlog ini juga menunjukkan konsentrasi yang cukup besar di wilayah Pulau Jawa. Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai wilayah dengan backlog perumahan tertinggi, diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di wilayah tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan penyediaan hunian yang memadai.
Lantas Mengapa Backlog Perumahan Masih Tinggi?
Tingginya angka backlog perumahan tidak terjadi tanpa sebab. Ada berbagai faktor yang saling berkaitan dan memengaruhi kondisi ini.
Salah satunya adalah keterbatasan skema pembiayaan perumahan yang masih belum sepenuhnya menjangkau keluarga berpenghasilan rendah, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Tanpa akses pembiayaan yang terjangkau, banyak keluarga kesulitan untuk memiliki rumah sendiri.
Selain itu, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cepat sering kali tidak diimbangi dengan penyediaan hunian yang memadai. Kondisi ini kemudian memicu munculnya permukiman padat, hunian informal, hingga kawasan yang berkembang tanpa perencanaan yang baik.
Persoalan lain juga berkaitan dengan kualitas rumah dan lingkungan permukiman. Masih banyak rumah yang belum memenuhi standar teknis dan kesehatan, mulai dari konstruksi bangunan yang tidak aman, keterbatasan ruang, hingga kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.
Data menunjukkan bahwa sekitar 12,8 persen kawasan permukiman masih tergolong kumuh, sementara sekitar 30 persen bangunan belum memenuhi ketentuan teknis bangunan yang layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan perumahan tidak hanya terkait jumlah rumah, tetapi juga kualitas hunian dan lingkungan tempat tinggal.
Baca juga: Memahami Retrofitting: Upaya Memperkuat Rumah Penyintas Pascabencana di Sumatera
Kolaborasi untuk Mengurangi Backlog Perumahan
Untuk mengatasi persoalan tersebut, berbagai upaya terus dilakukan melalui kebijakan dan program strategis pemerintah.
Dalam konteks backlog kepemilikan rumah, pemerintah melalui BP Tapera menginisiasi Program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang memberikan skema pembiayaan rumah yang lebih terjangkau bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Sementara itu, untuk mengatasi backlog kelayakan hunian, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjalankan Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Program ini bertujuan membantu keluarga berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas rumah mereka agar memenuhi standar hunian yang layak.
Dalam pelaksanaannya, berbagai pihak turut berkolaborasi untuk memperluas dampak program ini. Salah satunya adalah keterlibatan Habitat for Humanity Indonesia yang ikut mendukung implementasi program peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat.
Salah satu contoh kolaborasi tersebut terlihat dalam program “Gerakan Untuk Membangun Rumah Sehat, Berdaya Guna Secara Terintegrasi dan Kolaboratif Melalui Aksi Nyata” atau disingkat GUMREGAH TENAN yang dilaksanakan pada tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.
Dalam program ini, Habitat Indonesia dipercaya sebagai mitra utama pemerintah untuk memberikan dukungan dana komplementer yang melengkapi pendanaan dari Program BSPS. Kolaborasi ini memungkinkan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah bagi 109 keluarga berpenghasilan rendah yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu Nglipar, Playen, dan Patuk.
Program yang berjalan selama satu tahun tersebut berhasil memberikan perubahan nyata bagi keluarga penerima manfaat. Rumah-rumah yang sebelumnya tidak memenuhi standar kelayakan kini telah diperbaiki sehingga lebih aman, sehat, dan layak dihuni. Dengan demikian, keluarga-keluarga tersebut secara bertahap dapat keluar dari kondisi backlog hunian tidak layak.
Melanjutkan Upaya Bersama
Upaya untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat tentu tidak berhenti sampai di sini. Dalam waktu dekat, pada pertengahan tahun 2026, Habitat for Humanity Indonesia kembali melanjutkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, kali ini bersama Pemerintah Kabupaten Sragen untuk mendukung pelaksanaan Program BSPS yang menyasar ratusan keluarga lainnya.
Kolaborasi lintas sektor seperti ini menjadi kunci penting dalam menjawab tantangan backlog perumahan di Indonesia. Ketika pemerintah, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan komunitas bergerak bersama, upaya menghadirkan rumah layak huni bagi keluarga berpenghasilan rendah dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
Karena pada akhirnya, rumah yang layak bukan hanya soal tempat tinggal. Ia adalah fondasi bagi kesehatan, martabat, dan masa depan yang lebih baik bagi setiap keluarga.
Mari terus membersamai gerakan ini. Dukungan dari #SahabatHabitat sangat berarti untuk membantu lebih banyak keluarga di Indonesia memiliki rumah yang aman, sehat, dan layak huni. Bersama, kita dapat menjadi bagian dari perubahan nyata bagi mereka yang masih menantikan tempat tinggal yang layak untuk keluarganya.
Penulis: Kevin Herbian
(kh/av)
